MOKI - Sabang, .......
Pemko Sabang telah menyiapkan lahan seluas 100 Ha untuk rencana pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ), demikian dikatakan Walikota Sabang Zulkifli H Adam pada kata sambutannya saat Sidang paripurna Istimewa, dalam rangka HUT Kota Sabang yang ke 49 di Gedung DPRK Sabang, Selasa 24 juni 2014. Hadir pada acara HUT Kota Sabang, Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK Sabang, FORKOFINDA Sabang, Mantan Walikota Sabang Drs. Sofyan Harun, Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Sabang, Sekda Sofyan Adam, SH, Mantan Sekda, Para Staf Ahli, Asisten, Sekwan, SKPD, Ketua Partai, Ormas dan Lembaga Masyarakat, camat, Imum Mukim, dan Tokoh Masyarakat.
Sidang Paripurna Istimewa DPRK Sabang yang dilaksanakan di Gedung DPRK, dalam rangka memeperingati hari jadi Kota Sabang adalah merupakan suatu kegiatan rutin tahunan merayakan HUT Kota Sabang. Dan sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Sabang Tgk, Kamaruzzaman, S.Pd.i, hanya dihadiri oleh 16 orang anggota DPRK dari 20 orang Anggota DPR Kota Sabang.
Ketua DPRK Sabang, mengawali sambutannya saat Sidang Paripurna Iswtimewa mengatakan, semoga HUT Kota Sabang yang ke 49 menjadi momentum penting dalam menggali berbagai potensi, baik SDM, sumer daya alam, maupun potensi lainnya untuk membangun dan mengembangkan Kota Sabang, katanya.
HUT Kota Sabang secara Filosofi dapat bermakna Retrosfektif yaitu mengingat masa lalu sebagai mata rantai sejarah, dimana masa lalu tersebut adalah pondasi yang sangat bernilai sebagai referensi untuk menapak masa kini dan masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita jadikan sejarah sebagai untaian peristiwa penuh makna dan kita bisa memetik pelajaran bahwa setiap generasi kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai zamannya.
Karena rasa cinta dan rasa memiliki Kota Sabang sehingga menjadi spririt dan alasan kuat bagi Pemerintah Kota Sabang menjadikan HUT Kota Sabang bertema, " Dengan Semangat Kebersamaan kita wujudkan pembagunan parawisata yang terintegritas ". Tema tersebut sejalan dengan upaya dan usaha yang sedang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Sabang selama ini, dalam mendorong pembangunan parawisata yang terintegritas sebagai lokomotif penggerak ekonomi kreatif masyarakat menuju terwujudnya masyarakat sejahtera.
Dikatakannya juga, Festival Sabang Fair adalah merupakan salah satu program wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun manca negara. selama ini kunjungan wisatawan domestik telah cukup banyak namun masih ketika saat masa liburan saja seperti, saat iburan tahun baru, lebaran atau saat even-even terentu, ujarnya.
Walikota Sabang Zulkifli H Adam saat membacakan sambutannya di sidang Paripuirna Istimewa mengatakan, apabila kita menoleh kebelakang mengenang sejarah terbentuknya kota sabang sejak bulan februari tahun 1950 yang ditetapkan sebagai daerah kewedanaan secara administratif, yang tunduk kepada daerah tingkat II Aceh Besar. kemudian di tanggal 24 Juni tahun 1965 status sabang ditingkatkan menjadi daerah tingkat II Kotapraja Sabang dengan UU No. 10 tahun 1965 yang terdiri dari, Pulau Weh, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo.
Di tahun 1974 Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 5 tahun 1974 status Sabang dari Kotapraja ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang yang terdiri dari 18 gampong dan 4 Kemukiman. kemudian keluar lagi Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1979, Kotamadya Sabang dibagi dalam 2 (dua) wilayah Administratif kecamatan yaitu, kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya. Dan sejak berdirinya Kewedanaan dari tahun 1950 s/d tahun 1966, telah melahirkan 10 (sepuluh) orang Wedana yang memimpin Pemerintahan di Pulau Weh, kemudian berubah menjadi Kota dan Walikota yang telah memimpin Kota Sabang sebanyak 11 (sebelas) orang Walikota.
Selanjutnya Walikota juga menerangkan, berdasarkan fakta sejarah sabang mempunyai 3 (tiga) fase keemasan, pertama Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Era pelabuhan bebas sabang dimulai tahun 1895 yang dikenal dengan istilah Vru Haven yang dikelola oleh Maatschaappij Zeehaven En Kolen Station yang selanjutnya dikenal sebagai Sabang Maatschaappij.
Fase kedua, dengan penetapan Presiden RI No. 10 tahun 1963, pelabuhan Sabang telah ditetapkan kembali menjadi Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas yang dipimpin oleh Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas (KP4BS), dengan adanya status pelabuhan bebas maka dibentuklah Pemerintahan Kotapraja tahun 1965. Fase ketiga era baru Kota Sabang sekarang ini, tahun 2000 disyahkan berdasarkan UU No. 37 tahun 2000, tentang kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan kemudian barulah aktivitas pelabuhan mulai berdenyut serta barang-barang dari Luar Negeri mulai masuk.
Dia juga mengatakan, Presiden SBY saat Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI di Banda Aceh, pada kata sambutannya menetapkan bahwa, Sabang sebagai daerah Destinasi Wisata Nasional dan Internasional yang wajib dikunjungi di Indonesia. Berdasarkan arahan tersebut dan mengacu kepada HUT Kota Sabang ke 49 maka Pemko Sabang telah merencanakan penyelenggaraan Festifal Sabang Fair yang pertama.
Kemudian tanggal 18 Juni 2014, telah dilaksanakan kegiatan lokakarya Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Kota Sabang yang diprakarsai oleh BNPP, kerjasama dengan Kementrian Lembaga dan Pemko Sabang dan menghasilkan berbagai macam program pembangunan demi mewujudkan Sabang sebagai Kota Parawisata diantaranya, Pemprov Aceh akan bekerjasama dengan Pemko Sabang dalam mengembangkan Program Parawisata kuliner, meningkatkan produk olahan perikanan multi produk dan menjadikan pelabuhan perikanan sabang sebagai tempat ekspor.
Kemenhub, Mabes TNI AU, Pemprov Aceh dan Pemko Sabang yang dikoordinir oleh BNPP akan menyelesaikan MoU terkait pemanfaatan Pangkalan Udara TNI AU Maimun Saleh untuk kepentingan komersial/sipil menjadi prioritas dan peningkatan Overlay Runway serta infastruktur pendukung dan mengupayakan penerbangan sipil perdana pada bulan Oktober 2014 mendatang.
Kemenrtian PU, Kementrian ESDM, Kemenhub, Kementrian Parawisata dan Ekonomi kreatif, Kadin Indonesia dan Pemko Sabang akan bekerjasama dalam upaya mempersiapkan dukungnan infastruktur sarana dan prasarana antara lain listrik, air, transportasi darat, laut dan udara serta perhotelan.
Kementrian Pertanian akan memanfaatkan areal perkebunan kakao untuk peremajaan dan pemanfaatan sebagai agro wisata dengan cara membangun pabrik coklat dengan sumber bahan baku dari kabupaten/kota lainnya dalam provinsi Aceh. Pemprov Aceh dan Pemko Sabang akan melakukan pembenahan terhadap objek-objek yang potensial untuk dikembangkan sebagai objek parawisata, termasuk peninggalan Rumah Sakit dibawah tanah masa kolonial Belanda.
Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Kementrian ESDM akan melakukan koordinasi secara intensif dalam mendorong terwujudnya kawasan pelabuhan bebas sabang, termasuk dikeluarkannya Kebijakan Norma Standart dan Prosedur (KNSP) bidang perikanan dan pertambangan. Kementrian Parawisata dan Ekonomi kreatif akan memberikan dukungan Visa on Arrival Sea Port yang selama ini belum ada aturannya, demi mendukung kunjungan wisatawan asing.
Selanjutnya Kementrian Kehutanan akan memberikan izin pemakaian DMG untuk akses jalan menuju tugu KM O (Nol) dan pengembangan tugu KM O yang menjadi Icon parawisata Kota Sabang. Kementrian Perumahan Rakyat akan melakukan pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masyarakat, dalam upaya persiapan perumahan yang sehat untuk masyarakat. Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial akan melakukan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infastruktur dasar kesehatan sosial.
Kementrian Perdagangan akan memberikan Izin Quota Import kendaraan dan barang-barang jenis lainnya untuk mendukung kawasan bebas sabang, dan melakukan pembangunan sarana dan prasarana pasar dan gudang penyimpanan. Kementrian Pertahanan akan menentukan wilayah-wilayah sebagai zona Pertahanan di PKSN. Sementara Pemko Sabang sendiri akan melakukan pembenahan di aspek Pengembangan Pelabuhan dan merekomendasikan sesuai tata ruang wilayah, untuk segera diajukan permohonannya ke Kemenhub dan Instastansi terkait untuk penambahan 2 (dua) kapal perintis dari dan ke sabang dalam mendukung kegiatan Parawisata.
Pada Pelaksanaan Gerbang Dutas 2014 baru-baru ini, telah mengahasilkan beberapa hal yang strategis dalam mengembangkan kota sabang menjadi pintu gerbang terdepan wilayah perbatasan antara lain, Mendorong pembagunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kota Sabang Provinsi Aceh, dan lahan pembangunan tersebut telah disiapkan oleh Pemko Sabang seluas 100 Ha.
Selanjutnya Penyelesaian perbatasan laut pada Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara Indonesia dan Thailand. Kemudian Kementrian Pertahanan dan Kementrian PU memprioritaskan pembangunan dermaga di Pulau Rondo yang merupakan salah satu dari 92 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki perairan dengan potensi ekonomi tinggi dalam sektor perikanan.
Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Pemko Sabang kembali berhasil mendapatkan Opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) untuk LKPD Kota Sabang tahun 2013 yang diberikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh, untuk itu kami mengucapkan ribuan terimakasih dan penghargaan tulus bagi Pimpinan dan seluruh anggota DPRK, atas kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kota Sabang, pungkas Walikota Zulkifli H Adam.
( Wapemred )
====================================================================================